Harus Beradaptasi Dengan Perkembangan Teknologi, Kanwil Kumham Jateng-Pusdatin Gelar Supervisi IT dan TOT

SEMARANG - Jumat (22/09) Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bekerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Data (Pusdatin) menggelar supervisi layanan teknologi informasi dan Training of Trainer (ToT) yang bertempat di aula Kresna Basudewa.

Kegiatan ini diikuti seluruh Pranata Komputer dan Pengelola Teknologi Informasi dari Kantor Wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

Baca juga: Beri Kuliah Umum di Universitas Wahid Hasyim, Kakanwil Jateng Ingatkan Peran Kekayaan Intelektual dalam Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dalam sambutannya menyampaikan bahwa di era perkembangan teknologi informasi dan kondisi masyarakat yang semakin melek digital, terdapat tuntutan yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat.

“Dan tentunya harus beradaptasi dengan perkembangan dan kondisi teknologi, ” ujarnya saat membuka operasional.

Baca juga: Kakanwil Jateng Harapkan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Saat Memberi Sambutan HUT BHP Ke 399

Menurut Hajrianor, untuk mencapai hal tersebut, semua lini harus ditingkatkan secara bersamaan. Tidak hanya sarana dan prasarana, namun juga peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang terlibat di dalamnya.

“Pelaksanaan monitoring layanan TI dan training of trainer (ToT) yang dilakukan Pusdatin diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman dan meningkatkan keahlian di bidang layanan TI, ” ujarnya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Rakor Uji Kompetensi PK & APK Tahun 2023

Singkatnya, ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan pemikiran umum para pengelola teknologi informasi Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah.

“Kami juga berharap kegiatan ini dapat menciptakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, ” tutupnya.

Baca juga: Kepala Bphn Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan Yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada Obh Terakreditasi, Tanggapi Kasus Hukum 85 Kades Di Sukabumi

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kelompok Pusdatin. Peserta menerima materi terkait pengenalan administrasi bersurat elektronik (ABE), pengelolaan situs unit kerja versi baru, keamanan komputer dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).